KRISIS MONETER

 
Krisis moneter pada akhir tahun 1997 sampai pertengahan 1998 terjadi karena nilai mata uang rupiah yang turun drastis tanpa kontrol terhadap mata uang dollar AS. Permintaan dollar pada waktu itu sangat tinggi jauh berbeda dengan permintaan akan rupiah. Ini karena pada waktu itu banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai hutang luar negeri yang harus dibayar dalam bentuk dollar AS. Tidak hanya perusahaan, bahkan pemerintah Indonesia pada waktu itu juga mempunyai hutang yang harus dibayar dalam dollar AS. Sebagaimana hukum permintaan, semakin tinggi permintaan akan Dollar AS maka makin tinggi pula nilai tukar mata uang Dollar AS.

Nilai mata uang Dollar AS yang terlalu tinggi dibandingkan Rupiah akan berdampak pada kemampuan impor Indonesia. Melemahnya kemampuan impor dan semakin menipisnya cadangan devisa. Sehingga pada saat krisis tersebut begitu banyak perusahaan yang bangkrut. Yakni perusaahaan yang mengandalkan bahan baku impor seperti perusaahaan elektronik dan automotif.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1998 sesungguhnya kemungkinan kecil terjadi apabila pemerintah Indonesia waktu itu menggunakan mata uang Dinar dan Dirham. Hal ini karena sesungguhnya emas yang dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan Dinar dan perak yang dijadikan sebagai bahan baku utama Dirham, nilainya cenderung stabil. Dan sampai saat ini tidak ada satupun mata uang yang sebaik Dinar dan Dirham. Keduanya tidak seperti uang kertas. Jika uang kertas nilai intrinsik jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya, maka Dinar dan Dirham antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya hampir sama atau tidak beda jauh. Hal inilah yang menyebabkan nilai Dinar dan Dirham cenderung stabil.

Nilai intrinsik mata uang adalah nilai materi dari bahan baku uang. Misalkan satu Dinar dibuat dari emas yang beratnya 4,25 gram. Sedangkan 1 gram emas nilainya sama dengan Rp. 400.000,00, maka nilai intrinsik dari uang satu Dinar adalah 4,25 gram x Rp. 400.000,00 = Rp. 1.700.000,00. Adapun yang dimaksud nilai nominal dari mata uang adalah nilai yang tercantum atau tertulis pada sebuah mata uang. Misalkan terdapat sebuah mata uang rupiah yang padanya tertulis 100.000 maka uang tersebut nilai nominalnya adalah Rp. 100.000,00.  

Strategi Pembangunan Ekonomi

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Pemerintah memfokuskan program pembangunannya dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan untuk peningkatan perekonomian. Hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan berbagai pihak meski indikator-indikator sosial yang ada telah menunjukkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41 persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang sebesar 8,14 persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 (sebanyak 32,53 juta) atau 14,15 persen.

Oleh karena itu, jika perlu, pemerintah dapat memplot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana pemerintah memplot 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, tersurat pemerintah akan terus melanjutkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity). Ketiga strategi itu diharapkan sebagai pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, makin banyak keluarga Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat keluar dari kemiskinan.

Prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJM 2010-2014 terdapat 11 butir, antara lain penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang disebut terakhir menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi berkualitas (inklusif) dan berkeadilan. Tantangan utama pembangunan ke depan tentu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang pro growth, pro job, dan pro poor perlu terus dilaksanakan. Cara yang ditempuh adalah dengan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga lembaga keuangan. Komitmen ini hendaknya tidak sebatas rencana dan wacana, namun benar-benar harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan.

Sebenarnya, kondisi perekonomian dunia yang terus membaik sebagai akibat krisis finansial global mempunyai pengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Ini terindikasi dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang ekspansif, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperluas terciptanya lapangan kerja baru.

Sejak 2005, rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan tenaga kerja ini diperkirakan makin meningkat sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya.

Implementasi program-program ini terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dilanjutkannya berbagai langkah antara lain melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), PNPM Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Program ini, apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran, dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak atau belum mampu dipenuhi dari kemampuan mereka sendiri.

Selama ini tingkat pengangguran menurun karena didukung makin tingginya angkatan kerja yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada awal tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 7,41 persen.

Demikian pula tingkat kemiskinan tahun 2010, diharapkan terus mengalami penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin awal 2010 sebesar 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di antaranya di daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta menjadi 19,93 juta. Sedangkan di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang dari 11,91 juta menjadi 11,10 juta orang.

Berbagai program dan upaya harus terus dilaksanakan pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi, bantuan sosial dan lain-lain. Ini penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2010 yang berada pada kisaran 12-13,5 persen. Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk merealisasikannya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasi tripartit, serta penyusunan standar kompetensi, penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri.

Sumber : http://www.fiskal.depkeu.go.id/